Santri Digital Center angkat bicara soal ramainya narasi negatif yang dikaitkan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Koordinator nasionalnya, Prayoga, mengajak publik bersikap objektif dan tidak terburu-buru menjatuhkan penilaian. Hal itu ia sampaikan di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026.
Menurut Prayoga, setiap persoalan yang berkaitan dengan pejabat publik semestinya dilihat berdasarkan fakta, bukti, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Tuduhan yang terus diulang tanpa pembuktian, katanya, tidak boleh menjadi dasar untuk membangun persepsi negatif terhadap seseorang.
“Yang perlu dilihat adalah fakta dan bukti, bukan sekadar narasi yang terus diulang. Kalau ada kritik, silakan disampaikan. Kalau ada tuduhan, harus dibuktikan. Jangan sampai opini yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi penghakiman dan pembunuhan karakter,” ujar Prayoga.
Ia mengajak publik memandang Dasco secara menyeluruh, termasuk kontribusi yang diberikan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Salah satu yang ia minta dicermati adalah keterlibatan Dasco dalam mengawal pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman secara terbuka menyebut Dasco sebagai figur yang menginisiasi percepatan pembahasan sejak Agustus 2025 dan mengawal prosesnya hingga disahkan pada 19 November 2026.
Pembahasan undang-undang itu melibatkan 87 kali rapat dengar pendapat untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, dan berbagai organisasi. Dasco juga memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama bersama pemerintah pada 18 November 2026.
“Fakta-fakta seperti ini juga harus menjadi bagian dari penilaian publik. Kita tidak boleh hanya sibuk membicarakan isu negatif, tetapi mengabaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang sedang dijalankan. Penilaian terhadap seorang pejabat harus dilakukan secara menyeluruh dan adil,” kata Prayoga.
Ia tidak menolak kritik. Menurut Prayoga, demokrasi justru memerlukan kritik dan pengawasan, asalkan keduanya berdiri di atas informasi yang jujur dan penghormatan pada fakta.
“Santri Digital Center mengajak masyarakat untuk mengedepankan tabayun. Jangan mudah percaya, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari hentikan penghakiman berbasis opini dan kembalikan diskusi publik pada fakta, bukti, serta argumentasi yang sehat,” pungkasnya.