BAPPEDA Gunungkidul Gelar Konsultasi Publik RKPD 2025

Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 digelar BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Selasa (14/1/2025). Konsultasi Publik RKPD tersebut dibuka langsung oleh Bupati Gunungkidul Sunaryanta dan diikuti oleh perwakilan Forkopimda beserta sejumlah instansi terkait lainnya.

Bupati Sunaryanta Buka Konsultasi Publik RKPD

Bupati Sunaryanta dalam sambutannya menyampaikan harapan agar berbagai masukan, ide, serta gagasan yang disampaikan peserta dapat mendorong kemajuan Gunungkidul ke arah yang lebih baik. Ia mengatakan, “Mudah mudahan dengan pemikiran bapak ibu sekalian masukan, ide gagasan yang luar biasa dalam kurun waktu tertentu kedepan khususnya di tahun 2026 kedepan perkembangan Gunungkidul semakin baik,” ujar Sunaryanta.

Selain itu, ia berpesan supaya reformasi birokrasi ke depan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, “Tentu internal didalam tata kelola pemerintah, masyarakat menginginkan mendapatkan pelayanan publik yang lebih professional, adaptasi teknologi terus didorong karena kecepatan dan akselerasi di jaman sekarang menjadikan masyarakat semakin mudah mengkases pelayanan,” pesannya.

Sekda dan Bappeda DIY Bahas Indikator Kinerja

Sri Suhartanta selaku Sekretaris Daerah Gunungkidul memaparkan beberapa rencana proyeksi pembangunan daerah, di antaranya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026-2045 yang menjadi dasar arah visi pembangunan ke depan. Ia menjelaskan, “Didalam RPJP telah ditetapkan indikator kinerja utama, kemudian didalam RPJM sudah ditetapkan 12 indikator kinerja utama baik laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat ketimpangan, isu strategis, pembangunan kedepan, baik lingkungan maupun keberlanjutan, utamanya pengelolaan sumber daya alam,” paparnya.

Turut hadir memberikan arahan, Kepala BAPPEDA DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyoroti penyusunan RKPD tahun 2026. Ia menuturkan, “Harus kita perhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2026 merupakan bagian dari capaian-capaian target indikator yang mana kemudian yang belum tercapai sesuai rencana dan mana yang harus kita push,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa RPJMD yang tengah disusun merupakan bagian dari RPJPD sehingga indikator yang digunakan pun tidak jauh berbeda dengan RPJPN. Kendati begitu, penyusunan di level daerah tetap diberi ruang kelonggaran sebagai bahan pertimbangan.

Baca berita lain di Gunung Kidul