PIWK Gunungkidul Disepakati Senilai Rp18 Miliar

PIWK Gunungkidul senilai Rp18 miliar disepakati Pemerintah Gunungkidul dan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Gunungkidul, Senin 30/12. Wakil Bupati Gunungkidul Dr. Immawan Wahyudi, MH menghadiri penandatanganan nota kesepakatan tersebut.

Rancangan PIWK 2021 sebelumnya disampaikan bupati pada 27 Desember 2019. Rancangan itu kemudian memasuki tahap evaluasi Badan Anggaran DPRD sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021.

PIWK Gunungkidul Perkuat Musrenbang

PIWK disusun untuk memperkuat perencanaan pembangunan partisipatif melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Mekanisme ini diarahkan agar kebutuhan prioritas masyarakat dapat tertampung dalam APBD.

Dalam evaluasinya, Badan Anggaran DPRD merekomendasikan perbaikan kualitas musrenbang. Perbaikan itu ditujukan untuk menciptakan keseimbangan dan sinergi antara pendekatan pembangunan politis, teknokratis, partisipatif, top down, serta bottom up planning.

PIWK juga diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah kecamatan melalui pagu indikatif yang diterima setiap kecamatan. Program tersebut diharapkan dapat menjamin usulan kegiatan prioritas wilayah masuk ke dalam APBD kabupaten.

Alokasi Berdasarkan Pemerataan dan Proporsionalitas

Dalam materi sambutannya, Immawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena rancangan besaran PIWK telah disepakati bersama. Rancangan itu dihitung berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2021.

Perhitungan tersebut mempertimbangkan komponen belanja langsung seluruh perangkat daerah, termasuk belanja DAK, dana bagi hasil cukai tembakau, bantuan keuangan provinsi, program rutin perangkat daerah, serta belanja penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

Alokasi untuk setiap kecamatan ditentukan dengan porsi 40 persen berdasarkan aspek pemerataan dan 60 persen berdasarkan aspek proporsionalitas. Aspek proporsionalitas ditentukan berdasarkan nilai bobot tujuh variabel.

Rancangan kesepakatan pagu indikatif wilayah kecamatan selanjutnya ditetapkan menjadi nota kesepakatan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. DPRD juga menyatakan tidak ragu mendorong peningkatan alokasi anggaran PIWK dalam struktur APBD apabila pelaksanaannya berjalan efektif.

Baca berita lain di Gunung Kidul