TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
GUNUNG KIDUL

Ketaatan Wajib Pajak, Camat Diminta Aktif Memantau

ketaatan wajib pajak
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Lokasi
Pendopo Pantai Sepanjang, Kecamatan Tanjungsari
Waktu
Jumat (11/01)
Program
Koordinasi pengelolaan pajak daerah
Masalah
Tunggakan PBB pada tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meminta camat dan mantri pajak berperan aktif meningkatkan ketaatan wajib pajak. Arahan itu disampaikan Wakil Bupati Gunungkidul, Dr. H. Immawan Wahyudi, M.H., dalam koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se-Gunungkidul, Jumat (11/01), di Pendopo Pantai Sepanjang, Kecamatan Tanjungsari.

Koordinasi Ketaatan Wajib Pajak

Kegiatan tersebut dilaksanakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Hadir dalam pertemuan itu Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Ir. Anik Indarwati, M.P., Kepala DPKAD Drs. Saptoyo, serta Kepala Inspektorat Daerah Drs. Sujarwo, M.Si.

Saptoyo menjelaskan, salah satu materi koordinasi adalah pengelolaan pajak daerah dan masih adanya tunggakan pajak pada 2018. Menurut dia, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bukan hanya tanggung jawab DPKAD, melainkan pekerjaan rumah pemerintah daerah yang perlu diselesaikan bersama OPD lain.

Tunggakan PBB dan Perubahan Data Kepemilikan

Peningkatan tunggakan atau piutang PBB antara lain disebabkan perubahan data kepemilikan. Untuk menanganinya, DPKAD akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pendataan kepemilikan tanah. DPKAD juga akan mendatangi kecamatan untuk mengurai persoalan secara detail, termasuk perubahan data kepemilikan dan masalah lain.

Immawan meminta camat dan mantri pajak memberikan penguatan mengenai perpajakan untuk memperkuat stabilitas kondisi daerah. Jika persoalan belum dapat diselesaikan di tingkat bawah, masalah diminta segera dilaporkan kepada bupati agar memperoleh solusi.

Pemerintah daerah mendukung gagasan inventarisasi lapangan dan penguatan komunikasi dengan pemerintah desa. Sementara itu, Inspektorat Daerah akan memantau serta mengawal akuntabilitas keuangan pemerintah desa sesuai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Sujarwo menegaskan, pengelolaan PBB merupakan tanggung jawab bersama. Setelah SPPT didistribusikan, camat diminta ikut memantau untuk mengoptimalkan target.

Baca berita lain di Gunung Kidul