Fakta Kunci
Sebanyak 3.000 sertifikat tanah rakyat se-Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan di Alun-alun Wonosari, Gunungkidul, Kamis (05/12). Penyerahan dilakukan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra bersama Wakil Gubernur DIY KGPAA Sri Paduka Paku Alam X dan Bupati Gunungkidul Badingah.
Penerbitan sertifikat tanah di DIY
Kepala Kantor Wilayah BPN DIY Tri Wibisono melaporkan, pada 2019 telah diterbitkan sekitar 113.000 Sertipikat Hak Atas Tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33.000 bidang diterbitkan di Kabupaten Gunungkidul.
Dalam acara itu, Kakanwil ATR/BPN DIY menyerahkan penghargaan kepada Bupati Gunungkidul dan Kepala BPN Gunungkidul. Penghargaan diberikan atas partisipasi keduanya dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2019.
Badingah menyampaikan apresiasi kepada petugas PTSL dari ATR/BPN dan petugas desa yang membantu pelaksanaan program tersebut. Ia mengatakan penerbitan sertifikat tanah dapat menjadi tanda bukti kepemilikan hak sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat modal usaha produktif masyarakat.
Pesan pemanfaatan sertifikat
“Tetapi satu pesan saya agar tidak menjadikan agunan sertifikat, untuk mengajukan pinjaman sebagai kebutuhan yang konsumtif, harus sebagai modal untuk memperkuat usaha-usaha ekonomi kreatif,” kata Badingah.
Surya Tjandra mengatakan PTSL merupakan Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2016. Program itu bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat di seluruh Indonesia.
Menurut Surya, BPN telah menuntaskan pencatatan 62 juta sertifikat bidang tanah dari target 225 juta bidang. Ia menyebut pelaksanaan kegiatan tersebut didukung pemerintah daerah dan aparat lain di daerah.
Surya menambahkan, tanah yang telah tercatat dapat memasuki tahap pemanfaatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Pelaksanaannya, kata dia, dapat dikonsultasikan untuk menghubungkan masyarakat dengan lembaga lain, termasuk kementerian koperasi dan pertanian.
Baca berita lain di Gunung Kidul