Penurunan Stunting Gunungkidul Dievaluasi Kemendagri

Penurunan stunting di Kabupaten Gunungkidul dievaluasi melalui kunjungan kerja Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Dr. Hari Nur Cahya Murni, Senin (5/10). Kunjungan itu diterima Sekretaris Daerah Gunungkidul Ir. Drajad Ruswandono, MT, di Ruang Rapat V Setda Gunungkidul.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaan aksi konvergensi dalam upaya menurunkan stunting di Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah daerah menyampaikan perkembangan program, koordinasi lintas sektor, serta langkah penanganan yang telah dijalankan.

Koordinasi penurunan stunting diperkuat

Drajad mengatakan, stunting berkaitan dengan kemiskinan, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan aspek lainnya. Pemerintah daerah terus berupaya menangani persoalan tersebut melalui kolaborasi dan peran aktif masyarakat.

Upaya itu didukung program pemerintah daerah serta regulasi Keputusan Bupati Nomor 8/KPTS/TIM/2020 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020. Menurut Drajad, kunjungan kementerian menjadi bagian dari pemantauan terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program penanganan stunting.

Drajad menyampaikan, prevalensi stunting di Gunungkidul menurun dari tahun ke tahun. Pada 2019, angka penurunan stunting tercatat 17,59 persen. Namun, angka tersebut masih dinilai tinggi sehingga koordinasi, perencanaan, dan penganggaran perlu diperkuat.

10 kalurahan menjadi percontohan

Gunungkidul memiliki 144 kalurahan. Dari jumlah itu, pemerintah daerah menunjuk 10 kalurahan sebagai percontohan yang terbagi dalam zona utara, tengah, dan selatan. Penanganan tetap dilakukan secara bertahap di kalurahan lainnya.

Kepala Bappeda Gunungkidul Sri Suhartanta, S.IP., M.Si., memaparkan pelaksanaan program secara teknis. Ia menyebut capaian prevalensi pada 2020 sebesar 17,94 persen dan menetapkan fokus konvergensi penanganan stunting.

Delapan aksi integrasi yang dijalankan meliputi analisis situasi, rencana kegiatan, rembug stunting, peraturan bupati tentang peran desa, pembinaan KPM, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, serta review kinerja tahunan. Aksi I hingga IV telah dinilai Pemda DIY dengan nilai A. Sistem manajemen data serta pengukuran dan publikasi masih dalam proses, sedangkan review tahunan dijadwalkan pada Januari hingga Februari 2021.

Program yang disebut dalam penanganan stunting antara lain inovasi Ayunda Simenik Makan Sego Ceting dan pemanfaatan Sistem Informasi Data. Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul dr. Dewi Irawati, M.Kes., mengatakan pernikahan usia dini menjadi salah satu penyumbang stunting. Edukasi penundaan pernikahan dilakukan mulai tingkat desa dan kecamatan, disertai pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi, berolahraga, serta menjalankan konseling.

Baca berita lain di Gunung Kidul