Rancangan Awal RPJPD Gunungkidul Dibahas

Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025-2045 dibahas dalam konsultasi publik yang dibuka Bupati Gunungkidul H. Sunaryanta di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kamis (2/11/2023). Kegiatan ini diikuti unsur perangkat daerah dan organisasi kemasyarakatan.

Forum tersebut dihadiri kepala perangkat daerah se-Kabupaten Gunungkidul, kepala bagian sekretariat daerah, seluruh panewu, serta perwakilan BAPPEDA DIY. Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA DIY Danang Setiyadi dan akademisi Prof. Dr. Mutiarin, S.I.P., M.Si. turut hadir sebagai narasumber.

Masukan untuk Rancangan Awal RPJPD 2025-2045

Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul M. Arif Aldian mengatakan penyusunan rancangan awal itu melibatkan seluruh unsur, baik dari perangkat daerah maupun organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan tersebut diperlukan untuk menghimpun masukan bagi perencanaan RPJPD 2025-2045.

Arif menjelaskan, RPJPD merupakan penjabaran awal visi, misi, dan kebijakan pokok pembangunan daerah. Karena itu, setiap unsur diminta memberikan pandangan dalam proses perancangannya.

Pemetaan visi dan misi tiap sektor

Bupati Gunungkidul H. Sunaryanta meminta setiap sektor memetakan visi dan misinya agar arah pembangunan terlihat jelas. “Dilihat lagi intervensi 20 tahun ke depan, karena pembangunan berkelanjutan maka perlu dipersiapkan,” kata Bupati.

Sunaryanta juga mengingatkan agar tidak ada penerapan program yang sekadar menyalin rancangan dari instansi lain. Menurut dia, pemetaan yang disertai roadmap di setiap kedinasan dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam proses pembangunan.

Danang Setiyadi menyampaikan bahwa RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 akan segera berakhir. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 18 ayat 1, setiap daerah diminta menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat satu tahun sebelum periode sebelumnya berakhir.

Ia menambahkan, RPJPD berisi penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang selama 20 tahun. Penyusunannya berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Baca berita lain di Gunung Kidul