Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Evaluasi Gunungkidul

Rapat evaluasi rancangan program kegiatan dan penganggaran daerah berlangsung di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Rabu malam (07/10/2026). Forum tersebut membahas penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pagu anggaran menuju 2028, dengan efisiensi anggaran sebagai salah satu fokus utama.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih bersama Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta menekankan agar setiap program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkaitan jelas dengan tujuan daerah serta mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati, Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

“Penyusunan RKPD tidak boleh dilakukan tanpa keseriusan dan harus lepas dari ego sektoral karena seluruh OPD bekerja dalam satu sistem pembangunan daerah,” tegas Endah. Ia mengingatkan, anggaran daerah tidak boleh habis untuk rutinitas birokrasi ketika persoalan pokok masyarakat belum terselesaikan.

Efisiensi anggaran menghadapi beban tahun 2028

Menurut Bupati, kondisi keuangan pada 2028 diprediksi menghadapi beban berat karena adanya kebutuhan alokasi anggaran Pilkada untuk KPU, Bawaslu, serta pengamanan oleh Satpol PP dan Linmas. Dalam rapat itu, paparan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai sebagai model karena menyajikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja, dan peta permasalahan berbasis data.

Di bidang pendidikan, Pemkab Gunungkidul menyoroti efisiensi anggaran melalui regrouping sekolah akibat ketidakseimbangan rasio guru dan murid. Sejumlah sekolah mengalami kekurangan guru, sedangkan sekolah lainnya kekurangan murid.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, Sri mengusulkan skema magang selama enam bulan bagi lulusan fakultas ilmu pendidikan dari UNY, UAD, dan Universitas PGRI, dengan dukungan penyiapan NIP oleh DPMPTSP. Pemkab juga mengevaluasi kelembagaan Koordinator Wilayah Pendidikan di tingkat kapanewon karena fungsi pengguna anggaran dan PPTK sudah tidak ada.

Program pendidikan dan perlindungan sosial dipertajam

SDM Korwil Pendidikan akan ditarik ke dinas induk, sementara asetnya dimanfaatkan untuk kegiatan MGMP/MKKS. Pemkab turut mendorong penguatan akreditasi sekolah negeri, pembentukan kelas khusus Cerdas Istimewa (CI) dan kelas berbasis minat bakat budaya, serta pembagian seragam dan beasiswa langsung kepada siswa.

Forum tersebut juga membahas penyusunan Peraturan Bupati mengenai kewajiban belajar satu tahun pra-sekolah bagi anak usia 5–6 tahun, serta usulan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Pada sektor sosial, Bupati menyoroti warga yang kehilangan fasilitas Program Indonesia Pintar (PIP) atau bantuan sosial akibat perubahan desil data kemiskinan. Kriteria tingkat kesejahteraan dinilai perlu dievaluasi agar lebih rasional.

Rapat mencatat angka perkawinan usia anak di Gunungkidul dilaporkan menjadi yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemkab juga merencanakan kerja sama Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan, termasuk kewajiban kunjungan siswa ke perpustakaan, digitalisasi layanan, serta interkoneksi koleksi perpustakaan dengan perguruan tinggi.

Baca berita lain di Gunung Kidul