Evaluasi Rakordal DIY Selaraskan Program Gunungkidul

Evaluasi Rakordal Triwulan III Tahun 2026 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedong Pracimasana, Yogyakarta, Selasa (27/10/2026), menjadi forum peninjauan pelaksanaan pembangunan. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengikuti rapat yang membahas ketenagakerjaan dan pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten, serta kota tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY Danang Setiadi memaparkan evaluasi kinerja pembangunan pada triwulan III 2026. Menurut dia, penilaian mencakup capaian makro ekonomi, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyerapan Dana Keistimewaan, serta perkembangan infrastruktur strategis.

“Berbagai kendala dalam pelaksanaan program turut menjadi perhatian sebagai bahan penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan pembangunan daerah,” ujar Danang.

Agenda evaluasi mencakup ketenagakerjaan

Rapat tersebut mengangkat tema kebijakan ketenagakerjaan DIY yang menghubungkan target pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia. Selain membahas indikator ekonomi serta anggaran, peserta meninjau persoalan ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, pembangunan manusia, dan produktivitas sektoral.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan yang didorong investasi dan sektor konstruksi dinilai ikut menurunkan tingkat pengangguran, sementara kualitas pekerjaan dan pemerataan produktivitas masih menjadi tantangan.

Dalam arahannya, Sri Sultan meminta pemerintah daerah memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal. Ia juga menjelaskan pentingnya kerja sama institusi pendidikan dan dunia usaha untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.

Daya beli dan pembiayaan turut dibahas

Stabilitas harga pangan menjadi bagian lain dari pembahasan karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan. Strategi 4K dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebut diperlukan untuk mendukung pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Forum itu juga membahas inklusi keuangan, akses pembiayaan formal, dan digitalisasi layanan keuangan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang.

Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, hasil evaluasi tingkat DIY menjadi bahan untuk menyesuaikan program daerah dengan prioritas pembangunan provinsi. Penyesuaian itu mencakup kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, pengurangan kemiskinan, dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Baca berita lain di Gunung Kidul